roberteleetheman – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, telah ditangkap oleh penyidik antikorupsi pada Rabu (15/1) dalam babak terbaru dari drama politik yang telah berlangsung selama berminggu-minggu. Penangkapan ini terjadi setelah Yoon menolak untuk menjawab tiga panggilan dari penyidik untuk diperiksa terkait dengan deklarasi hukum darurat militer yang kontroversial pada Desember lalu.
Yoon, yang merupakan mantan jaksa, ditangkap setelah penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) memasuki kediaman resminya di Seoul. Penangkapan ini melibatkan lebih dari 1.000 petugas polisi dan penyidik yang harus menggunakan tangga dan pemotong kawat untuk melewati barikade yang dipasang oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Penangkapan Yoon merupakan yang pertama bagi seorang presiden yang masih menjabat dalam sejarah Korea Selatan. Yoon dituduh melakukan pemberontakan, sebuah kejahatan yang dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup jika terbukti bersalah.
Sebelum penangkapannya, Yoon telah berusaha slot kamboja menghindari penangkapan dengan tetap berada di kediaman resminya, yang telah diperkuat dengan kawat berduri dan barikade oleh Paspampres. Upaya pertama untuk menangkap Yoon pada 3 Januari gagal setelah bentrokan selama berjam-jam antara Paspampres dan penyidik.
Dalam pesan video yang dirilis setelah penangkapannya, Yoon menyebut penangkapan tersebut sebagai “ilegal” dan mengatakan bahwa “aturan hukum di negara ini telah runtuh”. Ia juga menegaskan bahwa ia bekerja sama dengan penyidik untuk mencegah bentrokan yang tidak diinginkan.
Yoon dapat ditahan hingga 48 jam dari waktu penangkapannya, dan penyidik perlu mengajukan surat perintah penangkapan baru jika ingin menahannya lebih lama. Sementara itu, persidangan pemakzulan Yoon telah dimulai di Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.
Penangkapan Yoon memicu reaksi dari berbagai pihak. Pendukungnya mengecam penangkapan tersebut sebagai tindakan ilegal, sementara pihak oposisi melihatnya sebagai langkah menuju pemulihan ketertiban konstitusi dan supremasi hukum di Korea Selatan.
Penangkapan ini menandai babak baru dalam krisis politik di Korea Selatan, dengan situasi yang masih berkembang dan penuh ketidakpastian.